HANDHAYANHIE BLOGS

Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance

Suryadharma Ali (dok)

Jakarta - Pada 2009, pemerintah akan menyediakan dana Rp 20 triliun untuk penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Angka ini meningkat Rp 5,5 Triliun dibanding target KUR tahun 2008 yang sebesar Rp 14,5 Triliun.

Menteri Negara Koperasi dan UMKM Suryadharma Ali usai diskusi ‘Resesi Global: Siapa Korban? Sampai kapan?’ di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (9/12/2008).

“Untuk tahap I yaitu bulan Januari hingga Perubahan APBN 2009, pemerintah akan jamin Rp 10 triliun. Nanti setelah APBNP 2009, pemerintah akan tambah Rp 10 triliun untuk jamin KUR,” ujarnya.

Menurut Ketua umum PPP ini, dana sebesar Rp 20 triliun itu tidak hanya disalurkan untuk UMKM, namun juga untuk mengantisipasi gelombang PHK.

“Selain untuk UMKM, juga untuk pegawai-pegawai yang kena PHK. Karena berdasarkan pelajaran dari krisis 1998 maka mereka akan beralih ke usaha skala mikro dan kecil dan disinilah pemerintah masuk dengan memberikan kemudahan akses untuk permodalan,” katanya.

Suryadharma menjelaskan hingga saat ini KUR yang sudah direalisasikan lebih dari Rp 12 triliun dengan suku bunga16,5 persen hingga 24 persen.

“Untuk tahun depan masih belum ada rencana penurunan suku bunga, karena itu urusan perbankan. Lagipula 16,5 persen itukan waktu BI ratenya 8,25 persen,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Suryadharma mengakui penurunan harga premium sebesar Rp 500 pada 1 Desember lalu, juga cukup membantu UMKM.

“BBM itu kan bagian dari komponen produksi, pasti dia akan berpengaruh dari harga jual komoditas barang. jadi sekecil penurunannya apapun pasti akan ada pengaruhnya,” tuturnya.(qom/qom)

Angga Aliya ZRF - detikFinance

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan meminta kepada Dirjen Pajak untuk menunda pembayaran pajak yang mengganjal pembentukan induk usaha alias holding company serta pembentukan anak usaha beberapa BUMN.

Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil usai rakor ketahanan pangan di Kantor Departemen Keuangan, Jalan Doktor Wahidin, Jakarta, Selasa (9/12/2008).

“Pandangan kita itu kalau bisa holdingnya dibentuk saja dulu, nanti pajaknya dibayar belakangan,” katanya.

Meski masalah pajak belum jelas, namun Sofyan ngotot harus ada holding BUMN yang terbentuk tahun ini sehingga diharapkan tidak terlalu banyak yang di-carry over ke tahun 2009. Menurutnya, pembentukan holding company beberapa BUMN sudah ada yang bisa selesai di akhir tahun 2008.

“Saya usahakan ada yang selesai tahun ini. masih ada waktu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN sudah mengusulkan masalah penghapusan pajak tersebut agar holding dan anak usaha BUMN tidak dikenakan PPN, dan PPh.

Menurutnya, sejauh ini belum ada kesepakatan apakah akan dilakukan pembebasan atau pengurangan pajak.

“Opsi itu (pembebasan dan pengurangan pajak) ada, tapi belum tahu mana yang akan diterapkan. Sekarang baru diminta untuk dipresentasikan ke Departemen Keuangan,” imbuhnya.

(ang/qom)

Wahyu Daniel - detikFinance

Foto: Angga/detikFinance

Jakarta - Produk-produk derivatif dual currency perbankan memberikan tekanan kepada nilai tukar rupiah. Namun aturan baru BI mengenai produk ini tidak bisa berlaku surut karena kontrak produk itu tak bisa diputus.

Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Budi Mulya ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2008).

“Tentu kontrak itu produk hukum yang prima, kita tidak bisa break kontrak tapi ada upaya win-win dari dua pihak baik pihak yang satu dengan pihak yang lain. Tugas dari BI menjembatani agar 2 pihak tidak ada kerugian yang lebih besar. Kita mencari jalan keluar atas situasi yang memang ada upaya hedging tapi dilengkapi dengan enhance return,” tuturnya.

BI beberapa waktu lalu telah mengeluarkan aturan yang melarang pembelian dolar untuk produk dual currency yang sifatnya spekulatif. Budi menjelaskan produk ini bisa memberikan tekanan pada nilai tukar karena terdapat syarat satu pihak dalam kontraknya berkewajiban menambah likuiditas dolar.

“BI sangat concern di sini. Secara makro kita mengurangi tekanan terhadap rupiah, tapi secara mikronya kita bahas bersama para pihak itu,” katanya.

“Kita memastikan akan meminimalkan dampaknya bagi rupiah, seperti kita lihat hari ini rupiah baik,” tambahnya.

Sementara Deputi Gubernur Senior BI Miranda S. Goeltom mengatakan, BI akan mengumpulkan informasi mengenai jenis produk-produk derivatif pada perbankan yang selama ini dinilai sangat berisiko bagi nasabah dan mengganggu kestabilan nilai tukar rupiah.

“Sehingga BI bisa melihat mana kira-kira produk yang berisiko atau tidak, dan risikonya seperti apa,” ujarnya

Miranda meminta kepada perbankan untuk meningkatkan perlindungan nasabah dengan penjelasan yang lengkap mengenai produk-produk non bank yang dijual agar nasabah mengerti risiko produk tersebut.

“Namanya juga produk derivatif bisa macam-macam caranya. Bisa ada yang di call forward, ada straight option-nya. Berbeda-beda tiap bank mendesain sendiri, ada yang desain sama produk lain, kayak obat. Generiknya sama, nama produknya lain, yang satu Panadol yang satu Revagan. Tapi isinya sama untuk nyembuhin flu,” urainya.

Irna Gustia - detikFinance

(Foto: dok detikfinance)

Jakarta - Rupiah memberikan sinyal penguatan meski tekanan terhadap mata uang lokal ini tetap tinggi. Rupiah berbalik arah menjelang penentuan BI Rate pada 4 Desember besok.

Pada perdgangan valas pukul 08.15 WIB, Rabu (3/12/2008) rupiah adadi posisi 12.100 perdolar AS dan ditransaksikan di kisaran12.100-12.300 per dolar AS. Posisi rupiah Rabu pagi ini menguat 150 poin jika dibanding Selasa kemarin di posisi 12.250 per dolar AS.

Pelaku pasar masih menunggu arah dari BI Rate yang akan diputuskan oleh bank sentral dalam rapat dewan gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 4 Desember besok apakah memangkas suku bunga seperti negara lain atau justru mempertahankannya.

Sementara mata uang dolar AS melemah terhadap euro karena pelaku pasar mengantisipasi kemungkinan bank sentral Eropa akan memangkas tajam suku bunganya demi mencegah krisis lebih jauh.

Pada penutupan perdagangan valas Selasa waktu AS (2/12/2008) euro menguat ke 1,2710 dolar AS dibanding hari sebelumnya 1,2607 dolar AS. Euro juga menguat terhadap mata uang Jepang di posisi 118,57 yen dibanding hari sebelumnya 117,51 yen. Sedangkan terhadap yen Jepang, dolar AS relatif stabil di posisi 93,27 yen dibanding hari sebelumnya 93,21 yen.
(ir/ir)

Irna Gustia - detikFinance

(Foto: dok detikFinance)

Jakarta - Gejolak rupiah yang begitu tajam pada Selasa kemarin (7/10/2008) mulai agak terkendali. Kenaikan BI Rate 0,25% menjadi 9,5% membuat rupiah tidak lagi bergerak liar.

Pada perdagangan valas pukul 07.45 WIB, Rabu (8/10/2008) rupiah ada di posisi 9.563 per dolar AS dan ditransaksikan di kisaran 9.560-9.566 per dolar AS.Posisi rupiah pada Rabu pagi ini menguat dibanding penutupan Selasa kemarin di level 9.570 per dolar AS. Pada Selasa kemarin merosot hingga 285 poin.Perilaku investor asing yang terus mencari likuiditas di Indonesia diprediksi juga mulai berkurang. Karena sebelumnya hedge fund besar seperti JP Morgan Chase telah menarik dana di Indonesia baik dalam saham maupun obligasi karena sedang kesulitan likuiditas.Pernyataan Gubernur Bank Indonesia Boediono bahwa cadangan devisa dalam posisi aman meski mengalami penurunan, menambah kepercayaan pelaku pasar.Cadangan devisa Indonesia kembali turun hingga US$ 1,2 miliar dalam kurun waktu 1 bulan. Hingga akhir September, cadangan devisa Indonesia mencapai US$ 57,108 miliar.Menurut data yang dikutip dari situs BI, cadangan devisa itu berarti turun hingga US$ 1,248 miliar dibandingkan cadangan devisa per akhir Agustus yang mencapai US$ 58,356 miliar. Namun penurunan tersebut dinilai masih wajar karena hampir semua bank sentral dunia juga mengalami penurunan cadangan devisa untuk mengguyur dana ke pasar.    Meski rupiah mulai terkendali, namun sentimen eksternal atas fluktuasi pasar global masih akan mempengaruhi pergerakan rupiah.(ir/ir)

Alih Istik Wahyuni - detikFinance

Foto: Dok detikcom

Jakarta - Bank Indonesia diperkirakan akan kembali menaikkan BI Rate sampai level 9,5%. Namun kenaikan ini dinilai tidak pas dengan kondisi ekonomi yang sedang menggeliat karena hanya didorong kepanikan semata.

Demikian diungkapkan ekonom Aviliani ketika dihubungi detikFinance, Selasa (7/10/2008).

“Seharusnya (BI Rate) tidak dinaikkan, karena pertumbuhan kredit yang merupakan pemicu pertumbuhan ekonomi saat ini sedang bagus. Tapi kalau melihat kepanikkan akibat rupiah yang melebihi Rp 9.500, sepertinya BI Rate akan mencapai 9,5%,” katanya.

Menurut Aviliani, jika BI memaksakan kenaikan BI rate terus menerus, hal itu justru bisa memicu krisis finansial di Indonesia seperti halnya yang terjadi di AS. Hal ini karena dengan suku bunga yang tinggi maka akan banyak aliran dana yang masuk, sementara pengucuran ke sektor riilnya tersendat.

“Kalau dipaksakan akan jadi seperti krisis AS, aliran dana besar-besaran akan masuk dan menjadi penghambat ekonomi. Harusnya suku bunga tidak perlu naik, tapi sektor riil yang digenjot. Jadi ini seperti mengorbankan sektor mikro untuk sisi makronya,” ujarnya.

Suku bunga yang tinggi menurut Aviliani, hanya akan membuat risiko Non Perfoming Loan (NPL) perbankan makin tinggi karena akan makin banyak nasabah yang kesulitan melunasi kreditnya. Padahal, pertumbuhan kredit nasional sedang tinggi-tingginya karena didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah seperti KUR dan letter of guarantee untuk sektor infrastruktur.

Saking tingginya pertumbuhan kredit, Aviliani mengakui, perbankan kini mengalami kekurangan likuiditas. Untuk menanganinya, seharusnya pemerintah memberikan bantuan likuiditas, bukan justru mengerem pertumbuhan kredit.

“Harusnya pemerintah bantu mengatasi likuiditas, karena pertumbuhan kredit sudah digerakkan sedemikian rupa. Sayang sekali kalau sampai harus direm,” ujarnya.(lih/ir)

My New Blog, saya baru daftar neh